PALEMBANG- Kisruh ditubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyusul
terbentuknya dua kepengurusan di tingkat pusat ternyata berimbas juga ke
daerah. Tak terkecuali kepengurusan di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumsel.
Terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2014 lalu, DPP PPP kubu Ir HM
Romahurmuzy memecat Ketua DPW PPP Sumsel Drs H Ibnu Hajar Dewantara MSi dan H
Agus Sutikno sebagai Sekretaris DPW PPP Sumsel.
Sanksi diberikan menyusul kehadiran DPW PPP Sumsel dibawah komando Ibnu
Hajar yang mengikuti perhelatan Muktamar PPP yang digelar kubu Suryadharma Ali
di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2014 lalu. Yang ditunjuk menjadi ketua
dan Sekretaris DPW PPP Sumsel yang baru adalah HRM Salahudin SE dan Syafrudin
Hanan yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua dan wakil sekretaris DPW PPP
Sumsel.
Dikonfirmasi terkait
kabar ini, ketua DPW PPP yang baru terpilih, Salahudin membenarkannya dimana
saat ini DPP PPP kubu Romahurmuzy telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor
004/SK/DPP/W/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014 tentang pemberhentian Ibnu Hajar
dari jabatannya sebagai ketua Pengurus Harian dan Pengangkatan Salahudin
sebagai Ketua Harian DPW PPP Sumsel.
“Terhitung sejak
dikeluarkannya SK yang ditandatangani ketua umum Romahurmuzy dan Sekretaris
Jenderal Ainur Rofiq, kami diserahi amanah untuk melanjutkan kepemimpinan
kepengurusan DPW PPP Sumsel hingga muktamar mendatang,”ujar Salahudin, kemarin.
Sementara itu, Ibnu
Hajar saat dikonfirmasi mengatakan hal tersebut tidaklah benar. Ia mengaku
tetap sebagai Ketua DPW PPP Sumsel yang sah berdasarkan SK Suryadarma Ali.
“Saya tegaskan isu pergantian itu tidak benar. Apalagi untuk pemilihan Ketua
DPW di tingkat daerah yang sesuai AD/ART harus lewat Musyawarah Wilayah.
Sedangkan DPP hanya legitimasi saja. Itu kubu Romahurmuzy saja, jangan sampai
terpengaruh orang-orang luar dari kepengurusan PPP, kalau kami ketua umumnya
Djan Faridz,” tegas Ibnu.
